Home / Nasional

Minggu, 18 September 2022 - 22:19 WIB

Dosen Fisip UI Sebut Amandemen UUD 1945 Adalah Amandemen Konstitusi yang Paling Brutal

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (Fisip) Universitas Indonesia, Dr Mulyadi Opu Andi Tadampali. (Dok. Lanyallacenter.id)

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (Fisip) Universitas Indonesia, Dr Mulyadi Opu Andi Tadampali. (Dok. Lanyallacenter.id)

INFO EKSPRES – Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (Fisip) Universitas Indonesia, Dr Mulyadi Opu Andi Tadampali, menilai amandemen UUD 1945 yang terjadi pada rentang waktu 1999-2002 adalah amandemen konstitusi paling brutal di dunia.

“Mengapa paling brutal? Karena mengubah hampir secara total isi konstitusi,” kata Mulyadi yang menjadi narasumber Dialog Nasional Kebangsaan Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45, di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan, Sabtu, 17 September 2022.

Mulyadi mengatakan pasca-amandemen tersebut, negara telah menjelma menjadi oligarki.

“Saat ini kita berada pada level bahaya. Sebab, negara oligarki itu satu level di bawah mobokrasi yaitu segerombolan orang jahat yang memerintah,” tutur dia.

Baca Juga :  Timsus Polri Beri Penjelasan Soal Informasi Dugaan 3 Kapolda Terlibat Kasus Ferdy Sambo

Dikatakan Mulyadi, bangsa ini dibangun atas suku bangsa yang telah mengikatkan diri secara nasional. Rakyatnya pun berdaulat dan masyarakatnya makmur.

“Mimpi kita ini dihancurkan oleh amandemen konstitusi,” tutur Mulyadi.

Dipaparkannya, ada motif politik tersembunyi dari amandemen konstitusi empat tahap tahun 1999-2002. Dari aspek politik MPR bukan lagi institusi penjelmaan rakyat.

Dari segi persyaratan mencalonkan sebagai presiden, terbuka ruang bagi bukan orang Indonesia asli sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1.

Baca Juga :  Ada yang Sah dan Tidak, Inilah Fatwa MUI Soal Hewan Kurban Saat Wabah Penyakit Mulut Kuku

“Dari segi pemerintahan gabungan partai politik sebagaimana diatur dalam pasal 6A ayat 2,” ujarnya.
Sedangkan dari aspek ekonomi, demokrasi ekonomi sebagaimana dilandaskan oleh Pancasila sudah hilang.

“Atas dasar itu semua, saya berkesimpulan bahwa amandemen itu adalah upaya membajak. Tujuannya adalah menguasai politiknya,” papar Mulyadi.

Dijelaskan Mulyadi, saat ini tahap perkembangan demokrasi Indonesia berada di luar garis transisi demokrasi itu sendiri.

Ciri-cirinya bisa terlihat dengan jelas, dimana pergeseran amat terasa dan dapat terlihat dengan gamblang.

Baca Juga :  Kenapa Pembelaan Terhadap Presiden Soeharto Muncul dan Semakin Terkonsolidasi

“Struktur politik sangat oligarki dan pemilu berlangsung tidak demokratis.”

“Untuk itu, kembali kepada UUD 1945 naskah asli harus diupayakan untuk mengembalikan kondisi bangsa seperti sediakala,” demikian Mulyadi.

Karena Pancasila sudah paling sempurna, sehingga disebut sebagai konsep kontemporer dari pemerintahan Madinah yang dipuji oleh ahli Konstitusi Rousseau.

“Karena sila pertama berarti hanya orang yang bertuhan yang boleh di Indonesia, dan kedua hanya manusia beradab yang boleh tinggal di Indonesia, dan mereka bersatu, sehingga rakyat berdaulat, dan mencapai kemakmuran,” tandasnya.***

Share :

Baca Juga

Nasional

Ke Rumah Sakit di Kyiv, Ibu Iriana Jokowi Serahkan Bantuan Kesehatan dan Obat-obatan

Nasional

Sidang Wanprestasi PN Makassar, Pengusaha Arab Nyatakan Takut Berinvestasi di Indonesia

Nasional

Polri Pastikan akan Berlanjut ke Klaster Lainnya, Obstruction of Justice Kasus Brigadir J

Nasional

Penyakit Masyarakat Perjudian, Premanisme, dan Narkoba Pastikan Ditindak Tegas Polri

Nasional

Musibah Wafatnya Santri di Ponpes Modern Gontor Disikapi dengan Proporsional dan Adil

Nasional

Prabowo Subianto Diantar Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc Hingga ke Pintu Mobil

Nasional

Terdakwa Dwidjono Pastikan Mardani H Maming Tak Terima Dana Gratifikasi Ijin Tambang

Nasional

Terkait Kasus Penembakan Istri TNI, Kodam Diponegoro Buru dan akan Tangkap Kopda M