Mahfud MD Klarifikasi MK Soal Kebocoran Putusan MK Sistem Pileg yang Disebut Kembali ke Coblos Partai

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 29 Mei 2023 - 15:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menko Polhukam Mahfud MD. (Instagram.com/@mohmahfudmd)

Menko Polhukam Mahfud MD. (Instagram.com/@mohmahfudmd)

INFOEKSPRES.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD telah mengklarifikasi langsung ke jajaran Mahkamah Konstitusi.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Hal itu terkait isu dugaan kebocoran informasi putusan perkara gugatan sistem pemilihan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Sudah beredar isu di luar bahwa sudah ada putusan dan sebagainya. Saya tadi memastikan ke MK, apa betul itu sudah diputuskan? Belum,” kata Mahfud MD.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima permohonan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu.

Terkait sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022 pada 14 November 2022.

Baca artikel menarik lainnya di sini: MK Angkat Bicara Soal Kebocoran Putusan MK Sistem Pemilihan Legislatif Disebut Kembali ke Coblos Partai

Keenam orang yang menjadi pemohon ialah Demas Brian Wicaksono (Pemohon I), Yuwono Pintadi (Pemohon II).

Fahrurrozi (Pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (Pemohon IV), Riyanto (Pemohon V), dan Nono Marijono (Pemohon VI).

Hanya satu fraksi yang menginginkan sistem pemilu proporsional tertutup yakni PDI Perjuangan.

Sementara 8 dari sembilan fraksi partai politik di DPR RI menyatakan menolak sistem pemilu proporsional tertutup.

Yakni Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP dan PKS.

Mahfud MD menambahkan jajaran MK menilai isu yang beredar di luar itu hanya hasil dari analisis orang-orang luar atas pertimbangan sikap para hakim konstitusi.

Mahfud MD yang jugam antan ketua MK 2008-2013 itu menekankan bahwa MK baru akan menggelar sidang atas perkara itu, Rabu (31/5/2023), secara tertutup.

“Jadi, belum ada keputusan yang resmi. Sudah diputus sekian enam banding tiga, atau lima banding empat, dan sebagainya; itu belum ada,” tegasnya.

Mahfud MD menyampaikan itu memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemilu 2024 bersama Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Senin, 29 Mei 2023.

Mahfud MD juga mengajak segenap masyarakat untuk secara bersama-sama menantikan dan mengamati secara seksama.

Terkait putusan perkara gugatan terhadap sistem pemilihan proporsional terbuka yang diatur dalam UU Pemilu tersebut.

Sebelumnya, Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana mengklaim mendapat informasi penting.

Yaitu terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK), sistem pemilu legislatif disebut akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai.

“Pagi ini saya mendapatkan informasi penting,” kata Denny Indrayana lewat cuitan di akun Twitternya @dennyindranaya, Minggu, 28 Mei 2023.***

Berita Terkait

Dukungan untuk Bobby Nasution Maju di Pilgub Sumatera Utara, PKS Nyatakan Belum Ada Keputusan
Megawati Lantik Ganjar dan Ahok Sebagai Pengurus DPP DPIP, Ini Daftar Lengkap Pengurus hingga Tahun 2025
Memiliki Resep untuk Tingkatkan Elektoral Partai dari Jokowi, Begini Pengakuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan
Presiden Jokowi Dituding Ikut Campur Dorong Dirinya Maju di Pilkada Jakarta, Ini Respons Kaesang Pangarep
Partai Demokrat Jakarta Ungkap Alasan Usulkan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono Jadi Cagub Jakarta 2024
PKS Optimis pasangan Anies – Sohibul Menang Pilkada Jakarta 2024, akan Gandeng Partai Nasdem dan PKB
Kader NasDem Ahmad Sahroni Disebut Surya Paloh Punya Kapabilitas tetapi Belum Tentu Soal Elektabilitas
PKS Beri Jawaban atas Pertanyaan, Siapa Pendamping Calon Gubernur Jakarta Mohamad Sohibul Iman?
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 9 Juli 2024 - 14:26 WIB

Kungker BNSP di KBRI Tokyo: Langkah Maju Indonesia-Jepang dalam Pengakuan Kompetensi Tenaga Kerja

Jumat, 22 Desember 2023 - 21:55 WIB

Delegasi BNSP Jalin Kolaborasi dengan LPK Migran di Hongkong

Sabtu, 25 Maret 2023 - 14:53 WIB

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Tegaskan Komitmen pada Prinsip Satu Tiongkok

Sabtu, 15 Oktober 2022 - 14:30 WIB

Terbangkan Pesawat Tempur Dekat dengan Perbatasan, Korea Utara Tembakkan Rudal

Sabtu, 15 Oktober 2022 - 09:14 WIB

Mengapa Wartawan Tidak Mungkin Bisa Bekerja Bebas di Hong Kong, Inikah Alasanya?

Minggu, 11 September 2022 - 21:35 WIB

Pusat Peringatan Tsunami Pasifik Sempat Ingatkan Tsunami, Papua Nugini Diguncang Gempa M7,6

Senin, 4 Juli 2022 - 11:10 WIB

Tanggapan Kyiv dan Kremlin Soal Pernyataan soal Zelensky Titip Pesan ke Putin via Jokowi

Berita Terbaru