Program Bantuan Langsung Tunai Dicabut, Pemulihan Ekonomi Sektor Parekraf Terganggu

INFOEKSPRES.COM – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengkhawatirkan apabila program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dicabut bisa mengganggu pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi (parekraf).

“Saya sendiri diingatkan oleh pelaku parekraf bahwa bantuan kita sangat ditunggu oleh para UMKM kita.”

“Saya melihat bahwa momen kebangkitan kita masih awal dan harus betul-betul dihitung jika seandainya BLT tersebut dicabut,” ujar dia dalam Weekly Brief with Sandi Uno secara virtual, Jakarta, Senin.

ADVERTISEMENT

Baca Juga:

Xinhua Silk Road: Tiongkok Buka Kanal Utama dari Sungai ke Laut, Ciptakan Jalur Pintas Perdagangan ke Asia Tenggara

Seminar Internasional APEC 2026 Bahas Inovasi Desain Berbasis AI

Program MBA SMU Raih Peringkat Ketiga di Asia dalam QS Global MBA Rankings 2027

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kata Sandiaga, BLT sangat diterima sebagai kebijakan populer dan memperoleh tanggapan positif dari masyarakat sebagaimana yang telah terjadi saat pelaku UMKM terdampak pandemi COVID maupun inflasi ekonomi.

“BLT ini adalah salah satu upaya dan kepedulian dan keberpihakan kita kepada masyarakat terutama di menengah dan menengah ke bawah,” ucapnya.

Menparekraf mengharapkan program BLT bisa tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu sebagai bentuk upaya persiapan sektor parekraf menuju era baru yang fokus menaikkan kelas pelaku UMKM.

“Mudah-mudahan kebijakan nanti (terkait apakah BLT dicabut atau dilanjutkan) apapun yang dibuat, bisa disosialisasikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kekecewaan di tangan masyarakat,” ungkap Sandiaga.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan pemerintah tidak akan lagi menggulirkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT untuk UMKM pada tahun 2023.

“Per hari ini, pemerintah merasa UMKM sudah cukup pulih, survive (bertahan), sehingga program hibah BPUM tidak diperlukan lagi,” katanya di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta, Senin 26 Desember 2022.

Namun, Teten menuturkan pemerintah akan tetap bersiaga sambil melihat perkembangan yang ada ke depan.

Ia tidak memungkiri jika kondisi ekonomi tidak terlalu baik, maka pemerintah bisa saja melakukan penyesuaian.***