Kemenkominfo dan Kemenpolhukam Hanya Mikirkan Rakyat Kaya Soal  Migrasi ke TV Digital

Avatar photo

- Pewarta

Minggu, 6 November 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menko Polhukam Mahfud MD. (Polhukam.go.id)

Menko Polhukam Mahfud MD. (Polhukam.go.id)

MMenkoINFOEKSPRES.COM – Rakyat miskin tercatat berjumlah 26,16 juta jiwa berdasarkan data BPS Pada Maret 2022 atau 9,5 persen populasi.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Mereka tersebar dalam 5,51 juta keluarga, dimana 1 keluarga miskin memiliki 4,74 anggota rumah tangga.

Berdasarkan data BPS, Orang miskin di Indonesia adalah individu yang berpenghasilan Rp505 ribu per bulan.

Dengan konsumsi makanan Rp375 ribu/bulan (74 persen) dan non makanan Rp131 ribu/bulan (26 persen).

Jelas, program migrasi ke TV Digital tidak akan diikuti oleh 26,16 juta jiwa penduduk Indonesia tersebut.

Karena mereka tidak mampu menikmati siaran tv lagi karena mereka tidak mampu membeli setup box yang senilai Rp250 ribu satu alat untuk menikmati siaran tv digital.

Tv analog kepunyaan mereka pun tidak akan berguna dan akhirnya mereka akan semakin miskin karena jauh dari informasi dan berita.

Kemampuan belanja non makanan mereka itu hanya Rp131 ribu, oleh karena itu dalam program ASO, mereka adalah kelompok yang paling dirugikan.

Pastinya ada perasaan tersisih dalam hati mereka, salah apa mereka memiliki kepemimpinan yang tidak peduli dengan nasib mereka itu.

Duh, kebijakan publik seperti ini kok bisa diloloskan DPR RI ya.

Oleh: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute. Artikel dikutip Infoekspres.com dari Apakabarnews.com. ***

Berita Terkait

Anggaran DPR RI 2025 Meningkat, Biaya Jabatan Rp240 Juta
Pola Korupsi Migas: Dari Kebijakan Pertamina ke Garasi Riza Chalid
KPK dan DPR Bongkar Dugaan Korupsi Kuota Haji, BPK Hitung Kerugian Rp1 T
Sugiono Jadi Sekjen Gerindra, Prabowo Umumkan Struktur Partai 2025–2030
KPK Sebut Tak Pernah Diundang Ikut Pembahasan DIM RUU KUHAP Pemerintah
Presiden Prabowo Subianto Beri Sinyal Hijau: Semua Menteri Lolos dari Ancaman Reshuffle Kabinet
Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri Absen di Sarasehan BPIP, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Pengamat Sebut Sesuai Regulasi dan Kebutuhan Tugas Kedinasan Soal Penggunaan Jet oleh Ketua KPU Dibiayai Negara

Berita Terkait

Senin, 25 Agustus 2025 - 11:55 WIB

Anggaran DPR RI 2025 Meningkat, Biaya Jabatan Rp240 Juta

Jumat, 15 Agustus 2025 - 08:33 WIB

Pola Korupsi Migas: Dari Kebijakan Pertamina ke Garasi Riza Chalid

Selasa, 12 Agustus 2025 - 09:15 WIB

KPK dan DPR Bongkar Dugaan Korupsi Kuota Haji, BPK Hitung Kerugian Rp1 T

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 07:12 WIB

Sugiono Jadi Sekjen Gerindra, Prabowo Umumkan Struktur Partai 2025–2030

Jumat, 18 Juli 2025 - 08:36 WIB

KPK Sebut Tak Pernah Diundang Ikut Pembahasan DIM RUU KUHAP Pemerintah

Berita Terbaru