INFOEKSPRES.COM – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti naiknya anggaran negara sekaligus ironi berkurangnya beberapa subsidi untuk rakyat.
Ia mengungkapkan keprihatinannya atas pengurangan nilai manfaat dana haji, pembatasan subsidi pupuk, pengurangan subsidi BBM, kenaikan pajak PPN, hingga rencana kenaikan tiket KRL.
“Di tengah naiknya anggaran negara secara drastis menembus Rp3.041 triliun, tetapi disisi lain banyak subsidi untuk rakyat perlahan dikurangi ini ironi di tengah perekonomian masyarakat yang belum pulih,” kata Anis dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria pada Sabtu 28 Januari 2023.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
WEPACK 2027 Kembali Digelar di Shanghai, Satukan Seluruh Rantai Industri Kemasan
DBS Group Raih Gelar Bank Teraman di Asia untuk ke-18 Tahun Berturut-turut
Sungrow Hadirkan Solusi Microgrid Terintegrasi untuk Sektor Komersial dan Industri di Asia Tenggara
SCROLL TO RESUME CONTENT
Legislator Dapil DKI Jakarta I ini juga mengkritik istilah ‘subsidi tidak tepat sasaran’ yang seringkali digunakan untuk mengurangi hingga mencabut subsidi.
Menurutnya, hal ini menunjukkan kebijakan subsidi Pemerintah belum berpihak pada rakyat.
“Seperti misalnya tiket KRL yang dianggap terlalu murah oleh pemerintah, sehingga perlu dibedakan berdasarkan kaya dan miskin, padahal di negara maju manapun selalu mendorong rakyatnya untuk menggunakan transportasi publik yang terjangkau, selain mengurangi emisi juga solusi bagi problem kemacetan,” ujarnya.
Baca Juga:
CGTN Luncurkan News Pal, Asisten Berita Berbasis AI
Debut Global All-New TIGGO7 dan TIGGOX7 di CHERY Brand Night, Usung Semangat “Together. For Family”
Blokees Pamerkan Lebih dari 900 Produk di China Toy Expo 2026, Terus Perkuat Daya Saing Produk
Politisi PKS ini menyampaikan bahwa akan senantiasa memperjuangkan agar tidak ada pengurangan subsidi bagi rakyat, misalnya menahan kenaikan tarif listrik bagi golongan bawah serta LPG ukuran 3 kilogram.
Anis mengingatkan bahwa, tujuan bernegara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang tertuang dalam bagian pembukaan UUD 1945..
“Karena begitu terjadi kenaikan, angka inflasi akan semakin meningkat sehingga kualitas pertumbuhan ekonomi terdegradasi.”
“Jadi kesejahteraan itu untuk kemaslahatan publik jangan bagi kelompok atau pribadi saja, jangan sampai mindset pemerintah itu bahwa rakyat adalah beban, seperti pernah disebut misalnya pensiunan ada beban negara, ini kan tidak pas dengan arah tujuan bernegara,” ujarnya.
Baca Juga:
Side Akuisisi Studio “Games Art” Skala Kecil Roboto Entertainment guna Memperkuat Layanan Kreatif
Operasi Pelatihan HelpMeSee di Guwahati Menjangkau 51 Dokter Mata di Seluruh India Timur Laut
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan negara (BAKN) DPR RI ini juga merasa prihatin dengan semakin beratnya beban rakyat yang dipicu dari kenaikan pajak, mulai dari naiknya tarif bea meterai hingga kenaikan PPN.
Hal ini menjadi ironi di tengah berbagai insentif yang diberikan bagi kelas menengah atas.
“Insentif dan fasilitas perpajakan ada, tapi justru banyak diberikan kepada masyarakat berpendapatan tinggi.”
“Sementara itu pemerintah justru terus mengejar sumber-sumber perpajakan dari masyarakat berpendapatan rendah, ini melukai rasa keadilan publik,” tambahnya.
Anis mengingatkan bahwa setiap kebijakan subsidi harus melalui kajian yang komprehensif dan selaras dengan semangat Undang-undang Dasar, sehingga semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dan merasakan keberpihakan dari pemerintah.
Ditambahkannya, ketidaktepatan kebijakan dapat memicu munculnya kemiskinan baru.
“Sebagai catatan bahwa penduduk Indonesia yang rentan miskin jumlahnya sebanyak 182 juta jiwa atau 66,7% dari populasi akibat pandemi Covid-19, ketidaktepatan kebijakan akan berdampak jatuhnya kemiskinan baru,” kata Anis menutup pernyataan resminya.***
