Di Era Post-Truth, Kebohongan Dilakukan dengan Janji Palsu dan Hantu yang Mengancam

Avatar photo

- Pewarta

Minggu, 19 Juni 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo. (Instagram.com/@jokowi)

Presiden Joko Widodo. (Instagram.com/@jokowi)

INFO EKSPRES – Beredar di medsos video ceramah Burhanuddin Muhtadi Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia tahun 2019 yang menguraikan tentang era kebohongan saat ini atau yang dikenal dengan post-thruth.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Era pasca kebenaran yang digambarkan bahwa kebenaran emosional (emotional thruth) lebih dominan ketimbang kebenaran obyektif (obyective thruth). Kebohongan yang memang sengaja dibuat.

Ceramah yang nampaknya dimaksudkan untuk memproteksi Jokowi dari serangan kebohongan itu ternyata digunakan oleh pendukung Jokowi untuk memainkan jurus kebohongan agar memperoleh kemenangan.

Jokowi pun menjadi Presiden dengan segala dinamika atau kontroversinya. Prabowo pesaing politiknya terpaksa harus bertekuk lutut dan rela menjadi pembantu.

Muhtadi membandingkan dengan kemenangan Pemilu Meksiko, Brazil dan Amerika Serikat. Donald Trump sukses memainkan strategi kebohongan.

Termasuk kebohongan dalam bentuk menakut-nakuti mulai ancaman China hingga terorisme dan radikalisme Islam. Semburan fitnah adalah bagian dari warna post-thruth.

Waktu itu tudingan diarahkan kepada lawan politik Jokowi. Saat kubu Islam menjadi sasaran.

Pengamat intelijen Dr Susaningtiyas Kertopati menyatakan di Indonesia post-thruth berkelindan dengan sentimen agama dan etnis yang berekses pada kekerasan dan mengancam stabilitas keamanan.

Setelah Jokowi berkuasa, maka karakter era post-thruth bergerak dinamis.

Kebohongan demi kebohongan pun dilakukan baik dengan ungkapan atau janji-janji palsu maupun membuat hantu-hantu yang mengancam.

Tiga kebohongan besar yang sengaja dihembuskan untuk memperkokoh kekuasaan yaitu:

Pertama, di tengah hutang luar negeri tahun 2016 sebesar 4.232 trilyun, Jokowi masih percaya diri menyampaikan dalam pidato sosialisasi tax amnesty di Makasar

Jokowi menyebut bahwa di kantongnya tersimpan data atas dana luar negeri sebesar 11.000 trilyun rupiah. Kondisi keuangan yang sangat aman.

Kedua, pandemi covid 19 digunakan sebagai hantu untuk membangun ororitarianisme, menghambat kebebasan publik.

Serta memunculkan kebijakan untuk mengeruk bebas dana APBN tanpa pertanggungjawaban. Pandemi mengisi ruang narasi era post-thruth.

Ketiga, umat Islam dituduh dekat dengan terorisme, radikalisme dan intoleransi. Hantu yang berbahaya.

Antisipasi berupa moderasi beragama dicanangkan dan diprogram dimana mana termasuk di Kementrian Pendidikan dan Kementrian Agama.

Moderasi beragama adalah teror psikologis kepada umat Islam atas modus ancaman hantu-hantu itu.

Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan serangan kebohongan itu datangnya dari masyarakat terhadap pemegang kekuasaan.

Akan tetapi faktanya dan sangat terasa kebohongan di era post-thruth itu dominan dilakukan oleh penguasa kepada masyarakat atau komunitas umat.

Ceramah Muhtadi sesungguhnya menjadi boomerang atau mungkin memang pas untuk mengeksplanasi karakter kekuasaan di era post-thruth saat ini yaitu: Rezim tukang bohong.

Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan.***

Berita Terkait

Anggaran DPR RI 2025 Meningkat, Biaya Jabatan Rp240 Juta
Pola Korupsi Migas: Dari Kebijakan Pertamina ke Garasi Riza Chalid
KPK dan DPR Bongkar Dugaan Korupsi Kuota Haji, BPK Hitung Kerugian Rp1 T
Sugiono Jadi Sekjen Gerindra, Prabowo Umumkan Struktur Partai 2025–2030
KPK Sebut Tak Pernah Diundang Ikut Pembahasan DIM RUU KUHAP Pemerintah
Presiden Prabowo Subianto Beri Sinyal Hijau: Semua Menteri Lolos dari Ancaman Reshuffle Kabinet
Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri Absen di Sarasehan BPIP, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Pengamat Sebut Sesuai Regulasi dan Kebutuhan Tugas Kedinasan Soal Penggunaan Jet oleh Ketua KPU Dibiayai Negara

Berita Terkait

Senin, 25 Agustus 2025 - 11:55 WIB

Anggaran DPR RI 2025 Meningkat, Biaya Jabatan Rp240 Juta

Jumat, 15 Agustus 2025 - 08:33 WIB

Pola Korupsi Migas: Dari Kebijakan Pertamina ke Garasi Riza Chalid

Selasa, 12 Agustus 2025 - 09:15 WIB

KPK dan DPR Bongkar Dugaan Korupsi Kuota Haji, BPK Hitung Kerugian Rp1 T

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 07:12 WIB

Sugiono Jadi Sekjen Gerindra, Prabowo Umumkan Struktur Partai 2025–2030

Jumat, 18 Juli 2025 - 08:36 WIB

KPK Sebut Tak Pernah Diundang Ikut Pembahasan DIM RUU KUHAP Pemerintah

Berita Terbaru