Home / Nasional

Sabtu, 28 Mei 2022 - 12:00 WIB

Kenapa Pembelaan Terhadap Presiden Soeharto Muncul dan Semakin Terkonsolidasi

Presiden Soeharto. (Instagram.com/@latifmilenium)

Presiden Soeharto. (Instagram.com/@latifmilenium)

INFO EKSPRES – Dua puluh empat tahun yang lalu, 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari kursi Presiden.

Peristiwa itu dikatalisasi krisis moneter dan kemudian disusul krisis politik. Seterusnya memicu krisis multidimensi. Gelombang tuntutan reformasi menggaung. Presiden Soeharto didesak mundur.

Ketika kunjungan kenegaraan ke luar negeri, dalam negeri banyak kerusuhan dan meninggal sejumlah aktivis mahasiswa tertembus timah panas. Siapa yang menembak, atas perintah siapa? Dalam jangka panjang masih misteri.

Ada satu pihak menggambarkan bahwa inilah cerminan otoritarianisme orde baru. Aspirasi ide dilawan dengan peluru. Ada satu pihak juga meyakini itu tentu bukan perintah Presiden Soeharto.

Justru itu merupakan bagian black campaign untuk mempercepat kejatuhan Presiden Soeharto.

Dengan melekatkan citra buruk dan kejam kepada Presiden Soeharto maka kemarahan rakyat semakin memuncak untuk membenci dan menjatuhkannya.

Peristiwa itu dilakukan dengan membokong Presiden Soeharto (membidik dari belakang) pada saat kunjungan kenegaraan ke luar negeri.

Dalam negeri tidak berada dalam jangkauan kendali langsung karena fokus kunjungan kenegaraan itu. Ketika Presiden Soeharto kembali dari kunjungan, dalam negeri sudah terlanjur membara.

Gelombang tuntutan Presiden Soeharto untuk berhenti dari jabatannya menggema. Gerakan mahasiswa menuntut KKN harus diakhiri dalam praktek penyelenggaraan negara.

Penanggalan Dwi Fungsi ABRI dan demokratisasi penyelenggaraan negara juga merupakan salah satu bagian tuntutan gerakan mahasiswa.

Presiden Soeharto tidak perlu waktu lama merespon itu semua. Ia menyataan berhenti dari kursi Presiden, tepat 21 Mei 1998. Tidak cukup sampai di situ.

Pejuang perlawanan terhadap kolonialisme Belanda yang kemudian memimpin Indonesia lebih dari 30 tahun itu ditempatkan sebagai common enemy pasca menyatakan berhenti sebagai presiden.

Tuntutan diadili dengan tuduhan korupsi menggema. Citra buruk terus digelorakan ke publik bahwa biang kemerosotan bangsa Indonesia adalah Presiden ke-2 RI itu.

Pemimpin KKN, pelanggar HAM, otoriter, dan stigma negatif lainnya disematkan kepadanya.

Baca Juga :  Jokowi Ungkap Alasan Ingin BBM di Tetap Terjangkau dengan Berikan Subsidi dari APBN, Tetapi...

Pendek cerita gelombang kemarahan terus digelorakan dengan menyudutkan Persiden Soeharto hingga jauh setelah ia menyatakan berhenti dari kursi Presiden.

Hingga satu decade pasca reformasi, gelombang kebencian publik kepada Presiden Soeharto terus disuarakan tanpa narasi pembanding.

Anehnya sejak satu dekade pasca reformasi itu, suara-suara pembelaan terhadapnya mulai bermunculan.

Hingga kini, 24 tahun telah berlalu, pembelaan terhadap Presiden Soeharto itu semakin terkonsolidasi.

Bukan hanya menurut survei dimana mayoritas publik mengakui Presiden Soeharto merupakan presiden paling berhasil.

Suara-suara publik di medsos terlihat semakin banyak yang memberikan pembelaan terhadap Presiden Soeharto. Berbeda dengan arus kebencian yang mencuat hingga 1 dekade reformasi.

Kenapa pembelaan terhadap Presiden Soeharto itu muncul dan semakin terkonsolidasi. Apa motif pembelaan itu? Tentu menarik untuk kita cermati bersama.

1. Tuntutan Rasa Keadilan

Para aktivis gerakan mahasiswa 1998 merupakan pejuang perubahan. Namun sesaat setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti, elemen ini terbelah.

Setidaknya menjadi dua bagian besar: satu tetap menjalani jati dirinya sebagai pejuang perubahan, satunya lagi menjadi pejuang atau pemburu kekuasaan.

Untuk menjustifikasi eksistensi kekuasannya para mantan aktivis pemburu kekuasaan ini menjadikan glorifikasi keburukan orde baru dan Presiden Soeharto sebagai komoditas untuk mengais kepercayaan publik, bahwa dirinyalah sosok pembaharu dari keburukan masa lalu.

Glorifikasi keburukan Presiden Soeharto dan Orba dalam banyak hal melewati batas dan cenderung pembunuhan karakter.

Bahkan untuk menutupi kelemahan rezim-rezim baru yang didukungnya, glorifikasi keburukan Presiden Soeharto/Orba menjadi pelarian.

Adanya fenomena itu memunculkan tuntutan rasa keadilan, khususnya bagi Angkatan 98 yang tidak menjadi skrup system kekuasaan era reformasi dan benar-benar menjadi saksi transisi dari era Orba dan reformasi.

Mereka memahami mana hal-hal baik di dua era itu dan mana yang tidak baik dari keduanya.

Berbeda dengan angkatan-angkatan setelahnya, yang cara berfikirnya dibentuk oleh euphoria gerakan 98, sehingga orba dan Presiden Soeharto dalam pandangannya tidak ada yang positif.

Baca Juga :  Nasib Keanggotaan Polri Ferdy Sambo Diputuskan dalam Sidang Komisi Kode Etik dan Profesi Polri

Bagi kelompok ini (kelompok 98 idealis yang tidak menjadi skrup system kekuasaan era reformasi), ada ketidakrelaan bahwa Presiden yang banyak jasa untuk bangsa itu, walaupun pernah dituntut berhenti, dijadikan alat pelarian apologi atas kegagalan atau kesemrawutan pengelolaan negara pasca reformasi.

Kalau salahnya 20 % katakanlah 20%, jangan dilebih-lebihkan hingga 1000%. Begitulah logika kelompok ini.

Bagaimanapun Presiden Soeharto merupakan anugerah Tuhan bagi bangsa ini. Memimpin perjuangan melawan penjajah Belanda.

Hadir pada saat-saat genting bangsa seperti menjadi Komando Mandala perebutan Irian Barat.

Menyelamatkan bangsa dari kudeta PKI dan kemudian memimpin Indonesia dalam waktu yang lama. Dan masih banyak lagi.

Bahwa pada akhirnya kelompok ini menutut berhenti, namun tidak rela pula jika Presiden Soeharto disudutkan secara tidak proporsional.

Apalagi hanya dijadikan pelarian untuk menutupi kegagalan rezim-rezim berikutnya.

Ketika kita mengingkari karunia Tuhan itu, maka efek baliknya bisa mempersulit bangsa ini merenda kembali kemajuan masa depannya.

2. Narasi Banding Euforia Reformasi

Perjalanan dua dekade reformasi diwarnai euphoria perebutan kekuasaan antar rezim.

Energi bangsa terkuras oleh dua kelompok besar yang terbelah, untuk menyiapkan panggung kekuasaan dan mempertahankannya.

Mulai dari BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi. Energi bangsa terkuras untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan itu.

Sedangkan gagasan strategis, bagaimana membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, adil dan makmur bersadarkan Pancasila, sering sebatas glorifikasi tagline marketing politik.

Situasi ini memunculkan kelompok pembela Presiden Soeharto. Tujuannya untuk menghadirkan narasi banding dan bench mark atas keberhasilan kepemimpinan antar rezim.

Sebagai pemimpin Orde Pembangunan, Presiden Soeharto dinilai menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dan pengelolaan negara/bangsa.

Jika suatu rezim prestasinya tidak lebih baik dari Presiden Soeharto, maka itu merupakan rezim gagal. Jika berhasil melampaui, maka itu bisa dinilai sebagai kepemimpinan atau rezim yang berhasil.

Fakta selama lebih dua decade reformasi, indikator-indikator pembangunan masih tertinggal dari orde baru. Pertumbuhan ekonomi rata-rata Orde baru di atas 7% per tahun. Belum ada yang bisa meraihnya kembali.

Baca Juga :  Terkait Dugaan Korupsi Formula E, Gubernur Jakarta Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK

Gini Ratio atau ketimpangan kaya miskin, orde baru relatif kecil jurang ketimpangannya. Hal itu berarti keadilan social masih lebih baik era orde baru dibanding era reformasi.

Begitu pula dalam pengelolaan hankam maupun pengaruh politik luar negeri. Indonesia belum mampu lagi mengukuhkan eksistensinya sebagai regional leader ASEAN. Apalagi pengaruh di kancah dunia.

Narasi banding ini untuk menggugah bangsa ini dari euphoria berkepanjangan (hanya berebut eksistensi kekuasaan) sehingga kemampuannya berfikir strategis bagi kemajuan bangsa menjadi merosot.

Narasi banding atas Presiden Soeharto sebagai bench mark, untuk mengembalikan fokus bangsa ini pada cita-cita strategisnya dalam meraih kemajuan bangsa.

3. Kapitalisasi Politik

Motif ketiga adalah kelompok pragmatis, yang memandang kharisma Presiden Soeharto merupakan salah satu komoditas politik yang menarik untuk dikapitalisassi.

Sejumlah survei mengkonfirmasi bahwa Presiden Soeharto merupakan Presiden paling berhasil dan paling disukai oleh rakyat Indonesia.

Sisiran masa Soehartois ini dipandang masih merupakan asset politik yang apabila dikonsolidasi dengan serius dan benar, masih akan menjadi kekuatan politik signifikan.

Oleh karena itu formalisasi Soehartoisme kedalam instititusi formal politik, menjadi agendanya.

Gagasan pragmatism politik ini tentu juga tidak sedikit yang mengincar keluarga Cendana untuk ikut turun tangan membiayai agenda pragmatisme politiknya.

Sisiran masa loyalis masih tersedia. Logistik politik juga masih tersedia. Dua syarat utama tegaknya eksistensi politik itu sudah ada. Tiggal mengkonsolidasinya secara serius.

Megawati mau dan bisa melakukannya. Kenapa intangible political asset yang melekat pada Presiden Soeharto ini (masa loyalis dan kekuatan finansial) tidak dikonsilidasi saja.

Mungkin ada yang begitu pemikirannya. Dari ketiga alasan membela Presiden Soeharto ini, anda dalam kelompok mana?

Oleh: Abdul Rahman Sukardi, Pemerhati Sosial Politik***

Share :

Baca Juga

Nasional

Merger Antar Perguruan Tinggi Jadi Solusi untuk Atasi Perguruan tinggi Swasta yang Tak Sehat

Nasional

Minta Polisi Jadikan Istri Ferdy Sambo Tersangka, Ini Alasan Pengacara Keluarga Brigadir J

Nasional

Musibah Wafatnya Santri di Ponpes Modern Gontor Disikapi dengan Proporsional dan Adil

Nasional

Polri Beri Penjelasan Terkait Soal Tilang Pengendara Motor yang Gunakan Sandal Jepit

Nasional

Terdakwa Dwidjono Pastikan Mardani H Maming Tak Terima Dana Gratifikasi Ijin Tambang

Nasional

Menteri LHK akan Dilaporkan ke KPK, Diduga Sembunyikan Hasil Audit Lingkungan Blok Rokan

Nasional

Terkait Kasus Penembakan Istri TNI, Kodam Diponegoro Buru dan akan Tangkap Kopda M

Nasional

Sidang Wanprestasi PN Makassar, Pengusaha Arab Nyatakan Takut Berinvestasi di Indonesia