KPK Pastikan akan Usut Triliunan Rupiah Transaksi Mencurigakan pada Pemilihan Umum 2024

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 18 Desember 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Dok. Infoekspres.com/M Rifai Azhari)

Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Dok. Infoekspres.com/M Rifai Azhari)

INFOEKSPRES.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, akan mengusut dugaan transaksi mencurigakan pada Pemilu 2024.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pengusutan akan dilakukan.

Setelah menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Atas dasar tersebut, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana memastikan PPATK tidak sendiri.

Dia pun menyampaikan temuan terkait kepada penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca artikel lainnya di sini : Sidang Praperadilan Penetapan Tersangka Firli Bahuri dalam Kasus Dugaan Pemerasan SYL, Besok

“Kita sudah kirim surat ke KPU-Bawaslu. Kita sudah sampaikan beberapa transaksi terkait dengan angka-angka yang jumlahnya besar ya,” ujar Ivan.

Menanggapi pernyataan PPATK, KPU dan Bawaslu kompak menyatakan sedang memeriksa terlebih dahulu hasil temuan terkait.

Komisioner KPU August Mellasz memastikan, laporan akan dipelajari dan disampaikan perkembangannya dalam waktu dekat.

Lihat juga konten video, di sini: Para Peziarah yang Datang di Makam Bung Karno, Sambut Antusias Kedatangan Prabowo Subianto

“Surat akan kami cek. Nanti akan didalami dan setelahnya kami akan memberikan respons menyeluruh,” kata August.

Sementara itu Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pengusutan akan dilakukan.

“PPATK akan mengirimkan hasil analisis transaksi mencurigakan ke KPK.”

“Kemudian jika diduga berasal dari korupsi atas LHA (laporan hasil analisis) tersebut maka KPK melakukan proses hukum,” kata Ghufron dalam keterangannya, Senin (18/12/2023).

Namun, Ghufron mengatakan, hingga kini KPK belum menerima laporan dari PPATK dan berharap lembaga tersebut segara mengirimkan LHA.

“Sejauh ini KPK belum menerima LHA tersebut dari PPATK,” katanya.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya transaksi keuangan janggal jelang Pemilu 2024.

Tepatnya pada semester kedua tahun 2023.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, kejanggalan itu karena jumlah laporan terkait hal tersebut naik drastis.

Bahkan mencapai lebih dari 100 persen.

“Sudah (ada temuan PPATK). Bukan indikasi kasus ya, tapi kita menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi mencurigakan”.

“Misalnya terkait dengan pihak-pihak berkontestasi yang kita dapatkan namanya,” kata Ivan usai menghadiri acara ‘Diseminasi PPATK’, Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Kamis (14/12/2023).

Meski demikian, Ivan tidak merinci nama-nama dimaksud, namun dia mendapat pemetaan nama-nama tersebut dari daftar calon tetap (DCT).

Meski begitu dia menyebut angka transaksi tercatat hingga triliunan.

“Kita bicara triliunan, kita bicara angka yang sangat besar, kita bicara ribuan nama, kita bicara semua parpol.”

“Memang keinginan dari komisi III menginginkan PPATK memotret semua dan ini kita lakukan,” kata Ivan, mengungkapkan.***

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Berita Terkait

Anggaran DPR RI 2025 Meningkat, Biaya Jabatan Rp240 Juta
Pola Korupsi Migas: Dari Kebijakan Pertamina ke Garasi Riza Chalid
KPK dan DPR Bongkar Dugaan Korupsi Kuota Haji, BPK Hitung Kerugian Rp1 T
Sugiono Jadi Sekjen Gerindra, Prabowo Umumkan Struktur Partai 2025–2030
KPK Sebut Tak Pernah Diundang Ikut Pembahasan DIM RUU KUHAP Pemerintah
Presiden Prabowo Subianto Beri Sinyal Hijau: Semua Menteri Lolos dari Ancaman Reshuffle Kabinet
Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri Absen di Sarasehan BPIP, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Pengamat Sebut Sesuai Regulasi dan Kebutuhan Tugas Kedinasan Soal Penggunaan Jet oleh Ketua KPU Dibiayai Negara

Berita Terkait

Senin, 25 Agustus 2025 - 11:55 WIB

Anggaran DPR RI 2025 Meningkat, Biaya Jabatan Rp240 Juta

Jumat, 15 Agustus 2025 - 08:33 WIB

Pola Korupsi Migas: Dari Kebijakan Pertamina ke Garasi Riza Chalid

Selasa, 12 Agustus 2025 - 09:15 WIB

KPK dan DPR Bongkar Dugaan Korupsi Kuota Haji, BPK Hitung Kerugian Rp1 T

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 07:12 WIB

Sugiono Jadi Sekjen Gerindra, Prabowo Umumkan Struktur Partai 2025–2030

Jumat, 18 Juli 2025 - 08:36 WIB

KPK Sebut Tak Pernah Diundang Ikut Pembahasan DIM RUU KUHAP Pemerintah

Berita Terbaru