Sepakat Tolak Sistem Proporsional Tertutup pada Pemilu 2024, Politisi Milenial Lintas Partai Politik

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 14 Januari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Politisi milenial lintas parpol tolak sistem proporsional tertutup. (Instagram.com/@ampg.pusat)

Politisi milenial lintas parpol tolak sistem proporsional tertutup. (Instagram.com/@ampg.pusat)

INFOEKSPRES.COM – Sejumlah politisi milenial lintas partai politik (parpol) dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan penolakan terhadap pemberlakuan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Wakil Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Adanti Pradipta mengkhawatirkan lemahnya keterwakilan perempuan apabila pemilihan legislatif menggunakan sistem proporsional tertutup.

“Kalau tertutup apa jaminannya perempuan akan dipilih menjadi wakil mereka? Makanya saya lebih memilih terbuka agar bisa menyosialisasikan diri kepada rakyat,” kata Adanti dalam acara diskusi yang digelar di Jakarta Selatan, Jumat 13 Januari 2023.

Riyan Hidayat, Ketua DPP Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) sebagai organisasi sayap PAN menilai sistem proporsional tertutup tidak mendukung kedaulatan rakyat dalam memilih wakilnya di legislatif.***

Baca konten lebih lanjut di sini: Kemenkeu Dikritik Tak Punya Empati, Pembagian Dana Bagi Hasil Produksi Minyak Harus Adil

Artikel ini dikutip dari media online Apakabarnews.com, salah satu portal berita nasional terbaik di Indonesia. Terima kasih. ***

Berita Terkait

Anggaran DPR RI 2025 Meningkat, Biaya Jabatan Rp240 Juta
Pola Korupsi Migas: Dari Kebijakan Pertamina ke Garasi Riza Chalid
KPK dan DPR Bongkar Dugaan Korupsi Kuota Haji, BPK Hitung Kerugian Rp1 T
Sugiono Jadi Sekjen Gerindra, Prabowo Umumkan Struktur Partai 2025–2030
KPK Sebut Tak Pernah Diundang Ikut Pembahasan DIM RUU KUHAP Pemerintah
Presiden Prabowo Subianto Beri Sinyal Hijau: Semua Menteri Lolos dari Ancaman Reshuffle Kabinet
Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri Absen di Sarasehan BPIP, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Pengamat Sebut Sesuai Regulasi dan Kebutuhan Tugas Kedinasan Soal Penggunaan Jet oleh Ketua KPU Dibiayai Negara

Berita Terkait

Senin, 25 Agustus 2025 - 11:55 WIB

Anggaran DPR RI 2025 Meningkat, Biaya Jabatan Rp240 Juta

Jumat, 15 Agustus 2025 - 08:33 WIB

Pola Korupsi Migas: Dari Kebijakan Pertamina ke Garasi Riza Chalid

Selasa, 12 Agustus 2025 - 09:15 WIB

KPK dan DPR Bongkar Dugaan Korupsi Kuota Haji, BPK Hitung Kerugian Rp1 T

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 07:12 WIB

Sugiono Jadi Sekjen Gerindra, Prabowo Umumkan Struktur Partai 2025–2030

Jumat, 18 Juli 2025 - 08:36 WIB

KPK Sebut Tak Pernah Diundang Ikut Pembahasan DIM RUU KUHAP Pemerintah

Berita Terbaru