Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh Berikan Tanggapan Jika Partai Demokrat Putuskan Keluar dari KPP

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 2 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. (Dok. Nasdem.id)

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. (Dok. Nasdem.id)

INFOEKSPRES.COM – Partai NasDem memberikan tanggapannya jika Partai Demokrat memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyebut duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan mengkhianati Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

“Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan Piagam Koalisi yang telah disepakati ketiga parpol,” kata Teuku Riefky Harsya dalam siaran pers Demokrat yang diterima di Jakarta, Kamis (31/8/2023.

Teuku Riefky Harsya menyebut Anies mengkhianati apa yang telah ia sampaikan bahwa dirinya memilih Ketua Umum Partai Demokrat AHY sebagai bakal cawapres.

“Termasuk, pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh bakal capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” imbuh Teuku Riefky Harsya.

Baca artikel lainnya di sini: Partai Demokrat Umumkan 2 Keputusan Resmi, Salah Satunya Mencabut Dukungan Capres Anies Baswedan

Dalam siaran pers tersebut, Teuku mengungkapkan bahwa sejatinya Anies telah memilih AHY sebagai bakal cawapres.

Teuku Riefky Harsya menyebut Anies telah menyampaikan kepada AHY terkait keinginannya itu.

Namun pada Selasa (29/8/2023) malam, di NasDem Tower, Jakarta, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menetapkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cak Imin sebagai bakal cawapres Anies.

Sehari kemudian, sambung dia, pada Rabu (30/8/2023) Anies Baswedan tidak menyampaikan secara langsung menyampaikan keputusan itu.

Baik kepada pimpinan tertinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat sebagai parpol yang tergabung dalam KPP.

Apalagi akibat kabar soal keputusan mengusung Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai bakal capres- cawapres pada Pilpres 2024.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sebelumnya mengatakan kemungkinan untuk mengusung pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 ada, namun belum terformalkan.

“Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa , jadi kita tunggu perkembangan satu dua hari ini,” ujar Surya Paloh.

Surya Paloh mengatakan dirinya tidak gembira jika Partai Demokrat memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

“Saya pasti tidak bergembira menerima suatu kabar seperti itu,” kata Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis malam, 31 Agustus 2023.

“Kenapa? karena harapan kita bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan bersama itu pasti sikap NasDem,”

Paloh mengungkapkan dirinya terus mengharapkan agar Koalisi Perubahan bisa bertahan untuk menghadapi Tahun Politik 2024.

“Insyaallah apa yang terbaik, kenapa kita paksakan bubar kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang, syukur, apa yang direncanakan bisa tercapai, ini kan suatu ridho yang bagus,” ujar Surya Paloh.***

Berita Terkait

Anggaran DPR RI 2025 Meningkat, Biaya Jabatan Rp240 Juta
Pola Korupsi Migas: Dari Kebijakan Pertamina ke Garasi Riza Chalid
KPK dan DPR Bongkar Dugaan Korupsi Kuota Haji, BPK Hitung Kerugian Rp1 T
Sugiono Jadi Sekjen Gerindra, Prabowo Umumkan Struktur Partai 2025–2030
KPK Sebut Tak Pernah Diundang Ikut Pembahasan DIM RUU KUHAP Pemerintah
Presiden Prabowo Subianto Beri Sinyal Hijau: Semua Menteri Lolos dari Ancaman Reshuffle Kabinet
Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri Absen di Sarasehan BPIP, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Pengamat Sebut Sesuai Regulasi dan Kebutuhan Tugas Kedinasan Soal Penggunaan Jet oleh Ketua KPU Dibiayai Negara

Berita Terkait

Senin, 25 Agustus 2025 - 11:55 WIB

Anggaran DPR RI 2025 Meningkat, Biaya Jabatan Rp240 Juta

Jumat, 15 Agustus 2025 - 08:33 WIB

Pola Korupsi Migas: Dari Kebijakan Pertamina ke Garasi Riza Chalid

Selasa, 12 Agustus 2025 - 09:15 WIB

KPK dan DPR Bongkar Dugaan Korupsi Kuota Haji, BPK Hitung Kerugian Rp1 T

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 07:12 WIB

Sugiono Jadi Sekjen Gerindra, Prabowo Umumkan Struktur Partai 2025–2030

Jumat, 18 Juli 2025 - 08:36 WIB

KPK Sebut Tak Pernah Diundang Ikut Pembahasan DIM RUU KUHAP Pemerintah

Berita Terbaru

logo

Pers Rilis

/C O R R E C T I O N — PayJoy/

Rabu, 11 Feb 2026 - 20:15 WIB