Di Tengah Isu Bentuk Koalisi Partai Politik Baru, PPP Tegaskan Komitmen Bersama PDI Perjuangan di Pilpres 2024

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 4 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. (Facbook.com/@Sandiaga Salahuddin Uno)

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. (Facbook.com/@Sandiaga Salahuddin Uno)

INFOEKSPRES.COM – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah komitmen bersama PDI Perjuangan untuk berkoalisi dalam pemenangan di Pilpres 2024.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno memastikan hal tersebut di Tangerang, Banten, Minggu, 3 September 2023.

“Sekarang ini kita sudah komit, ibarat-nya sudah tunangan dan sudah menuju pelaminan tinggal menunggu restu orang tua,” kata Sandiaga Uno.

Menurutnya, PPP telah istiqamah berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pihaknya akan all out bekerja sama dengan partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

“Kita sudah istiqomah untuk mengupayakan kerja sama politik dengan PDIP,” ucap Sandiaga Uno.

Baca artikel lainnya di sini: Prabowo Subianto Sebut Arah Kebijakan Jokowi adalah Keberpihakan ke Orang Kecil untuk Ekonomi

Dalam waktu dekat ini, pimpinan PPP bersama PDIP akan segera melakukan pertemuan memperluas jangkauan gagasan koalisi dari kedua partai

“Saya dapat informasi minggu depan akan ada pertemuan, jadi teman-teman ini ada perkembangan yang positif dalam bingkai membangun negeri ini,” ujarnya.

Sebelumnya, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mengungkap ada tawaran membentuk koalisi baru yang terdiri atas partainya, PKS, dan PPP untuk maju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Tawaran itu, kata SBY, disampaikan oleh seorang menteri aktif di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Kita juga tahu seorang menteri, sekarang ini, menteri masih aktif dari kabinet kerja pimpinan Presiden Jokowi, secara intensif melakukan lobi, termasuk kepada Partai Demokrat.”

“Dengan menawarkan mengajak membentuk koalisi yang baru, koalisi Demokrat, PKS, dan PPP. Yang bersangkutan mengatakan yang disampaikan itu, inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah.”

“Kata-kata sang menteri, bukan kata-kata saya,” kata SBY saat memberi arahan dalam Sidang Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat di kediaman pribadinya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 1 September 2023.

Beberapa pengurus dan kader senior Demokrat juga menolak menjawab pertanyaan terkait dengan nama menteri tersebut.

Partai Demokrat resmi mencabut dukungannya untuk Anies Baswedan sekaligus keluar dari KPP setelah Majelis Tinggi Partai Demokrat menggelar rapat di Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani meyakini bahwa koalisi pendukung Ganjar Pranowo akan tetap solid.

Khususnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan PDI Perjuangan.

“Kami meyakini PPP masih teguh bisa bersama-sama dengan PDI Perjuangan.”

“Kami juga menyadari dinamika politik bisa saja kemudian terjadi suatu dinamika perubahan.”

“Namun, sampai hari ini kami meyakini PPP akan tetap bersama PDI Perjuangan,” ujar Puan Maharani.***

Berita Terkait

Anggaran DPR RI 2025 Meningkat, Biaya Jabatan Rp240 Juta
Pola Korupsi Migas: Dari Kebijakan Pertamina ke Garasi Riza Chalid
KPK dan DPR Bongkar Dugaan Korupsi Kuota Haji, BPK Hitung Kerugian Rp1 T
Sugiono Jadi Sekjen Gerindra, Prabowo Umumkan Struktur Partai 2025–2030
KPK Sebut Tak Pernah Diundang Ikut Pembahasan DIM RUU KUHAP Pemerintah
Presiden Prabowo Subianto Beri Sinyal Hijau: Semua Menteri Lolos dari Ancaman Reshuffle Kabinet
Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri Absen di Sarasehan BPIP, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Pengamat Sebut Sesuai Regulasi dan Kebutuhan Tugas Kedinasan Soal Penggunaan Jet oleh Ketua KPU Dibiayai Negara

Berita Terkait

Senin, 25 Agustus 2025 - 11:55 WIB

Anggaran DPR RI 2025 Meningkat, Biaya Jabatan Rp240 Juta

Jumat, 15 Agustus 2025 - 08:33 WIB

Pola Korupsi Migas: Dari Kebijakan Pertamina ke Garasi Riza Chalid

Selasa, 12 Agustus 2025 - 09:15 WIB

KPK dan DPR Bongkar Dugaan Korupsi Kuota Haji, BPK Hitung Kerugian Rp1 T

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 07:12 WIB

Sugiono Jadi Sekjen Gerindra, Prabowo Umumkan Struktur Partai 2025–2030

Jumat, 18 Juli 2025 - 08:36 WIB

KPK Sebut Tak Pernah Diundang Ikut Pembahasan DIM RUU KUHAP Pemerintah

Berita Terbaru

logo

Pers Rilis

/C O R R E C T I O N — PayJoy/

Rabu, 11 Feb 2026 - 20:15 WIB