Jìka Fairplay, Hak dan ķedaulatan Rakyat Tidak Diganggu, AHY: Menang atau Kalah akan Diterima

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 15 Maret 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. (Dok. Ir.binus.ac.id)

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. (Dok. Ir.binus.ac.id)

INFOEKSPRES.COM– Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan partainya merekomendasikan pentingnya fair play atau adil dan sportif dipraktikkan pada kontestasi Pemilu 2024.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

“Agar Pemilu 2024 nanti berjalan sesuai harapan kita, Demokrat merekomendasikan pentingnya fair play atau permainan yang adil dan sportif sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku,” kata AHY saat memberikan pidato politik di Tenis Indoor, Senayan, Jakarta, Selasa 14 Maret 2023.

Menurut dia elemen fair play yang paling penting adalah hadirnya netralitas negara, di mana seluruh aparatur negara harus benar-benar netral.

“Baik TNI, Polri, BIN, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya serta badan-badan usaha milik negara,” ujarnya.

Artikel ini dikutip dari media online Businesstoday.id, salah satu portal berita Bisnis dan ekonomi terbaik di Indonesia. Terima kasih.

Partai Demokrat, kata AHY, juga berharap kepada segenap penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu, untuk bisa menjalankan tugasnya secara baik dan independen.

AHY menyebut dengan berlakunya fair play dalam kontestasi Pemilu 2024 maka pesta demokrasi lima tahunan itu akan berjalan damai karena tidak ada kecurangan.

“Sehingga menang atau kalah akan diterima jika terjadi permainan yang adil dan sportif karena hak dan kedaulatan rakyat tidak diganggu,” imbuhnya.

Untuk itu, AHY menggarisbawahi bahwa pada intinya ialah hadirnya keadilan politik pada Pemilu 2024, sebagaimana hukum yang berlaku.

“Ingat, no justice, no peace,” katanya pula.

Hal tersebut, kata dia, karena pemilu adalah milik rakyat yang berdaulat, sehingga rakyat memiliki hak untuk memilih ataupun dipilih.

“Jangan diganggu, dengan demikian berikan ruang sesuai keadilan dalam hal ini bagi warga negara yang memiliki hak untuk dipilih,” tuturnya.

AHY pun menyampaikan harapannya agar Pemilu 2024 berlangsung secara damai, jujur, adil dan demokratis.

Termasuk, lanjut dia, harapannya agar Partai Demokrat kembali ke pemerintahan nasional dan kuat di parlemen.

“Kita ingin kembali ke pemerintahan nasional dan kuat di parlemen. Artinya kita ingin menang dalam pemilihan presiden dan sukses dalam pemilihan anggota legislatif,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, AHY juga mengajak para kader partainya untuk membangkitkan semangat energi perubahan dengan keberanian dan persatuan untuk menghadapi berbagai gangguan hingga tantangan jelang Pemilu 2024.

“Mari kita satukan energi dan kekuatan. Mari hadirkan gelombang dan getaran perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik. Indonesia untuk semua,” kata AHY.***

Berita Terkait

Anggaran DPR RI 2025 Meningkat, Biaya Jabatan Rp240 Juta
Pola Korupsi Migas: Dari Kebijakan Pertamina ke Garasi Riza Chalid
KPK dan DPR Bongkar Dugaan Korupsi Kuota Haji, BPK Hitung Kerugian Rp1 T
Sugiono Jadi Sekjen Gerindra, Prabowo Umumkan Struktur Partai 2025–2030
KPK Sebut Tak Pernah Diundang Ikut Pembahasan DIM RUU KUHAP Pemerintah
Presiden Prabowo Subianto Beri Sinyal Hijau: Semua Menteri Lolos dari Ancaman Reshuffle Kabinet
Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri Absen di Sarasehan BPIP, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Pengamat Sebut Sesuai Regulasi dan Kebutuhan Tugas Kedinasan Soal Penggunaan Jet oleh Ketua KPU Dibiayai Negara

Berita Terkait

Senin, 25 Agustus 2025 - 11:55 WIB

Anggaran DPR RI 2025 Meningkat, Biaya Jabatan Rp240 Juta

Jumat, 15 Agustus 2025 - 08:33 WIB

Pola Korupsi Migas: Dari Kebijakan Pertamina ke Garasi Riza Chalid

Selasa, 12 Agustus 2025 - 09:15 WIB

KPK dan DPR Bongkar Dugaan Korupsi Kuota Haji, BPK Hitung Kerugian Rp1 T

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 07:12 WIB

Sugiono Jadi Sekjen Gerindra, Prabowo Umumkan Struktur Partai 2025–2030

Jumat, 18 Juli 2025 - 08:36 WIB

KPK Sebut Tak Pernah Diundang Ikut Pembahasan DIM RUU KUHAP Pemerintah

Berita Terbaru