Jokowi Sebut PAN Harus Dapat Tambahan Kursi Menteri di Pemerintahan Prabowo, Begini Tanggapan Zulkifli Hasan

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 24 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. (Faceboook.com @Zulkifli Hasan)

Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. (Faceboook.com @Zulkifli Hasan)

INFOEKSPRES.COM – Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menanggapi pernyataan Presiden Jokowi soal penambahan kursi menteri PAN di pemerintahan Prabowo.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Menurut Jokowi, PAN harus mendapat tambahan kursi menteri pada kabinet pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal itu mengingat konsistensi PAN dalam mendukung Prabowo setiap masa pemilihan presiden (pilpres) sebab PAN sudah tiga kali berturut-turut mendukung Prabowo.

Jokowi juga meminta Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani untuk mencatat hal tersebut.

“Coba kita lihat, keberlanjutan dukungan PAN kepada Pak Prabowo, mohon ini dicatat Pak Sekjen Gerindra Pak Muzani,” ujar Jokowi.

Tiga Kali Berturut-turut Konsisten dan Paling Konsisten Dukung Prabowo Subianto

Dikutip Apakabarnews.com, menurut Jokowi, PAN konsisten dan paling konsisten mendukung Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden RI.

“Saya ingat, kita semua ingat, sudah tiga kali berturut turut, 2014 ada saya, ada Pak Prabowo, PAN dukung Pak Prabowo.”

“2019 ada saya, ada Pak Prabowo, PAN kembali mendukung Pak Prabowo.”

“2024, ada Pak Anies, ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, PAN juga tetap mendukung Pak Prabowo.”

“Tiga kali berturut-turut konsisten dan paling konsisten,” ujar Jokowi saat pidato sambutannya pada Kongres Ke-6 PAN di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Oleh karena itu, Jokowi menyampaikan bahwa kursi untuk PAN pada kabinet Prabowo-Gibran perlu ditambah.

Tanggapan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasa

Merespons hal itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menanggapi Jokowi soal jumlah kursi menteri dari PAN ditambah pada pemerintahan Prabowo.

Menurut Zulkifli Hasan, penambahan kursi menteri pada kabinet mendatang merupakan hak prerogatif Prabowo selaku presiden terpilih.

“100 persen itu prerogatif bapak presiden (Prabowo). Itu Pak Jokowi menyampaikan kehormatan buat kami,” kata Zulhas, sapaan karib Zulkifli Hasan.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Kongsinews.com dan Infoemiten.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Kabarkalbar.com dan Surabaya24jam.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

Atau hubungi langsung WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News.

Berita Terkait

Anggaran DPR RI 2025 Meningkat, Biaya Jabatan Rp240 Juta
Pola Korupsi Migas: Dari Kebijakan Pertamina ke Garasi Riza Chalid
KPK dan DPR Bongkar Dugaan Korupsi Kuota Haji, BPK Hitung Kerugian Rp1 T
Sugiono Jadi Sekjen Gerindra, Prabowo Umumkan Struktur Partai 2025–2030
KPK Sebut Tak Pernah Diundang Ikut Pembahasan DIM RUU KUHAP Pemerintah
Presiden Prabowo Subianto Beri Sinyal Hijau: Semua Menteri Lolos dari Ancaman Reshuffle Kabinet
Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri Absen di Sarasehan BPIP, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Pengamat Sebut Sesuai Regulasi dan Kebutuhan Tugas Kedinasan Soal Penggunaan Jet oleh Ketua KPU Dibiayai Negara

Berita Terkait

Senin, 25 Agustus 2025 - 11:55 WIB

Anggaran DPR RI 2025 Meningkat, Biaya Jabatan Rp240 Juta

Jumat, 15 Agustus 2025 - 08:33 WIB

Pola Korupsi Migas: Dari Kebijakan Pertamina ke Garasi Riza Chalid

Selasa, 12 Agustus 2025 - 09:15 WIB

KPK dan DPR Bongkar Dugaan Korupsi Kuota Haji, BPK Hitung Kerugian Rp1 T

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 07:12 WIB

Sugiono Jadi Sekjen Gerindra, Prabowo Umumkan Struktur Partai 2025–2030

Jumat, 18 Juli 2025 - 08:36 WIB

KPK Sebut Tak Pernah Diundang Ikut Pembahasan DIM RUU KUHAP Pemerintah

Berita Terbaru