INFOEKSPRES.COM – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai 50,3 persen.
Jumlah tersebut dari pagu sebesar Rp455,62 triliun, yakni baru mencapai Rp229,17 triliun per September 2022.
“Pemerintah terus mendorong kebijakan terutama PEN yang realisasi anggarannya sudah dicapai 50,3 persen.”
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Savaya Group Luncurkan Zumana, Destinasi Tepi Pantai Terbaru di Kawasan Ikonik Pantai Kuta
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Atau Rp229,17 triliun hingga September,” kata Airlangga, Senin 17 Oktober 2022.
Secara rinci realisasi tersebut meliputi penanganan kesehatan sebesar Rp39,7 triliun atau 32,4 persen dari pagu Rp122,54 triliun.
Ini digunakan untuk pembayaran klaim pasien Rp24,5 triliun dan insentif tenaga kesehatan Rp2,7 triliun.
Baca Juga:
“Kemudian pengadaan vaksinasi Rp1,7 triliunm dan insentif perpajakan kesehatan Rp1,5 triliun. Serta dukungan APBD termasuk Dana Desa untuk penanganan Covid-19 melalui Rp8,4 triliun,” ujarnya.
Realisasi PEN turut meliputi perlindungan masyarakat sebesar Rp105,3 triliun atau 68 dari pagu Rp154,76 triliun. Dalam program keluarga harapan Rp21,4 triliun.
“Ini sudah kita salurkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat. Dalam program kartu wembako Rp33,9 triliun bagi 18,8 juta KPM,” katanya.
Selanjutnya bantuan langsung tunai minyak goreng Rp7 triliun bagi 23,9 juta penerima dan BLT BBM Rp6,2 triliun bagi 20,65 juta KPM.
Lalu kartu prakerja Rp12,5 triliun bagi 3,5 juta peserta, dan BLT Desa Rp19,5 triliun bagi 7,5 juta KPM.
“Kemudian subsidi upah Rp4,25 triliun untuk 7,1 juta pekerja, BT-PKLWN Rp1,3 triliun yang disalurkan oleh Polri kepada 683 ribu penerima dan TNI kepada 1,4 juta penerima.”
“Serta BLT BBM Rp6,4 triliun untuk 20,65 juta KPM,” ucapnya.
Realisasi PEN juga meliputi penguatan pemulihan ekonomi yang sebesar Rp84,2 triliun atau 47,2 persen dari pagu Rp178,32 triliun.
Di mana meliputi program padat karya Rp13,8 triliun, pariwisata dan ekonomi kreatif Rp5,3 triliun serta ketahanan pangan Rp13,4 triliun.
“Berikutnya untuk kawasan industri Rp0,9 triliun, dukungan UMKM subsidi bunga dan IJP Rp20,8 triliun.”
“Lalu insentif perpajakan Rp12,2 triliun, serta infrastruktur dan konektivitas Rp10,8 triliun,” katanya.”***
Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Hallo.id, semoga bermanfaat
