Home / Ekonomi

Senin, 19 September 2022 - 12:02 WIB

Pemerintah Terbitkan PP 28 Tahun 2022 Sebagai Akselerasi Pengurusan Piutang Negara

Gedung Kementerian Keuangan. (Dok. Kemenkeu.go.id)

Gedung Kementerian Keuangan. (Dok. Kemenkeu.go.id)

INFO EKSPRES – Dalam rangka mempercepat atau mengakselerasi pengurusan piutang negara, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Penetapan PP pada tanggal 31 Agustus 2022 ini merupakan upaya Pemerintah untuk mengembalikan hak negara berupa piutang instansi pemerintah.

Terdata hingga September 2022, jumlah Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) aktif yang diurus oleh PUPN sebanyak 45.524 berkas dengan total nilai outstanding sebesar Rp170,23 triliun.

“PP 28 Tahun 2022 hadir untuk memperkuat tugas dan wewenang PUPN dalam pengurusan piutang negara,” ungkap Direktur Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Tri Wahyuningsih sebagaimana rilisnya, Jumat 16 September 2022

Baca Juga :  Skandal Cadangan Devisa, Dimana Oligarki Taipan SDA Menyimpan Uang Mereka?

Salah satu materi muatan dalam PP adalah mengatur upaya-upaya pembatasan keperdataan dan/atau penghentian layanan publik kepada debitur.

Misalnya, debitur yang belum menyelesaikan utangnya dibatasi akses keuangannya, tidak boleh mendapatkan kredit/pembiayaan dari Lembaga Jasa Keuangan, pembatasan layanan keimigrasian seperti penerbitan paspor, visa, dan lainnya, juga pembatasan layanan bea cukai dan PNBP.

Baca Juga :  Izin Tinggal WNA Dipermudah, Alasan Pemerintah untuk Pulihkan Iklim Investasi

Pembatasan perolehan surat keterangan fiskal, mengikuti lelang dan pengadaan/mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bahkan hingga pembatasan pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM), serta tindakan keperdataan/layanan publik lainnya.

“Pengaturan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menjadi alat pemaksa bagi debitur agar melaksanakan kewajiban pembayaran piutang negara,” jelas Tri.

Untuk memperkuat pembatasan keperdataan atau penghentian layanan publik, dalam PP ini juga diatur tentang kewajiban bagi kementerian/lembaga/badan/pemerintah daerah untuk memberikan dukungan baik berupa data atau informasi yang diminta PUPN termasuk untuk melakukan pembatasan keperdataan dan/atau penghentian layanan publik.

Baca Juga :  Taman Wisata Candi Prambanan Gencarkan Promosi Dongkrak Kunjungan Wisatawan

Selanjutnya, PUPN akan dapat membangun koordinasi yang kuat dengan berbagai pihak pasca terbitnya PP ini.

Selain itu PP ini juga memuat beberapa materi penting, diantaranya pemberian perlindungan hukum bagi pembeli lelang barang jaminan PUPN, terutama jika masa berlaku sertifikat hak kepemilikan sudah habis.

Penguatan tindakan pencegahan ke luar negeri bagi para debitur; penguatan upaya pengosongan agunan yang terjual lelang dengan bantuan aparat kepolisian, serta perlindungan hukum bagi pelaksanaan tugas-tugas PUPN.***

Share :

Baca Juga

Ekonomi

PMK Ternak di Tanah Air Sudah Menyebar di 15 Provinsi, Ini Kata Mentan Syahrul Yasin Limpo

Ekonomi

Pemberdayaan Sektor UMKM Dapat Dorong Pertumbuhan Perekonomian Nasional

Ekonomi

Taman Wisata Candi Prambanan Gencarkan Promosi Dongkrak Kunjungan Wisatawan

Ekonomi

Tinjau Modern Rice Milling Plant Karawang, Puan Harap Bulog Bisa Serap Hasil Tani

Ekonomi

Skandal Cadangan Devisa, Dimana Oligarki Taipan SDA Menyimpan Uang Mereka?

Ekonomi

Izin Tinggal WNA Dipermudah, Alasan Pemerintah untuk Pulihkan Iklim Investasi

Ekonomi

Menparekraf Sandiaga Uno Lakukan Visitasi, 50 Desa Wisata Terbaik Sudah Dipilih

Ekonomi

Harga Pakan Ternak Sudah Terlalu Tinggi, Asosiasi Peternak Ayam Minta Turunkan Harga