Menteri LHK akan Dilaporkan ke KPK, Diduga Sembunyikan Hasil Audit Lingkungan Blok Rokan

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 16 Mei 2022 - 15:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar. (instagram.com/@siti.nurbayabakar)

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar. (instagram.com/@siti.nurbayabakar)

INFO EKSPRES – Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar diduga kuat dengan sengaja menyembunyikan hasil audit lingkungan hidup Wilayah Kerja Minyak dan Gas Blok Rokan.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Tak pelak, perangai Menteri LHK itu menuai reaksi keras dari sejumlah kalangan.

Kali ini, Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia (LPPHI) dan Yayasan Riau Hijau Watch (YRHW), menyatakan segera akan melaporkan tindakan Menteri LHK itu.

“Menyembunyikan hasil audit lingkungan hidup itu merupakan tindakan berlawanan dengan Pasal 50 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009.”

“Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal ini jelas menyatakan, menteri wajib mengumumkan hasil audit lingkungan hidup,” ungkap Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Senin 16 Mei 2022.

Tak hanya itu, lanjut Yusri, hasil audit lingkungan hidup Blok Rokan itu telah menjadi dasar adanya head of agreement (HoA) antara Pemerintah Indonesia dengan PT Chevron Pacific Indonesia terkait alih kelola Blok Rokan dari perusahaan asal Amerika Serikat itu ke PT Pertamina Hulu Rokan.

HoA itu nyatanya hanya membebankan kepada CPI untuk membayar sebesar USD 265 juta saja untuk pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran limbah bahan berbahaya beracun (B3) Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM).

“Sedangkan sisa biaya pemulihan fungsi lingkungan hidup itu, menurut HoA, dibebankan kepada negara. Nilainya tak kurang dari USD 1,7 miliar,” ungkap Yusri.

Oleh sebab itu, ketiga lembaga non pemerintahan itu, CERI, LPPHI dan YRHW bersepakat meyakini bahwa tindakan Menteri LHK menyembunyikan hasil audit lingkungan hidup Blok Rokan.

Sehingga secara langsung telah berpotensi besar mengakibatkan mengakibatkan kerugian negara setidak-tidaknya senilai USD 1,7 miliar tersebut.

“Padahal, sudah sangat jelas bahwa kewajiban pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai diatur Pasal 54 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009.”

“Adalah merupakan kewajiban setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan hidup,” sambung Yusri, dikutip Infoekspres.com dari keterangan tertulisnya.

Yusri menyatakan, ketiga lembaga tersebut, dalam waktu dekat segera melaporkan Menteri LHK ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian Republik Indonesia.

Atas dugaan kuat tindakan merugikan negara yang telah dilakukan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya Bayar tersebut.

Ketua Dewan Pembina LPPHI Hariyanto mengutarakan, tidak terlihat adanya hasil audit lingkungan yang ditampilkan sebagai bukti oleh para tergugat di pengadilan.

Sepanjang Gugatan Lingkungan Hidup yang dilayangkan LPPHI terhadap CPI, SKK Migas, Kementerian LHK dan Dinas LHK Riau ke PN Pekanbaru terkait pencemaran limbah B3 TTM Blok Rokan.

“Menjadi kuat dugaan kami bahwa Menteri LHK dengan sengaja menyembunyikan hasil audit lingkungan hidup Blok Rokan,” ungkap Hariyanto.

Sementara itu, Ketua YRHW Tri Yusteng Putra mengaku pihaknya tengah menyusun bukti-bukti dan draft laporan yang akan disampaikan ke KPK, Kejagung dan Polri terkait dugaan tindakan perbuatan melawan hukum dan merugikan negara oleh Menteri LHK tersebut.***

Berita Terkait

Gibran Rakabuming Raka Kunjungi Pondok Pesantren Ora Aji, Temui Gus Miftah di Sleman, Yogyakarta
Bertemu Dubes Hongaria, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Prabowo Bahas Kerja Sama Transfer Teknologi
Presiden AS Joe Biden Telepon Prabowo Subianto, Beri Ucapan Selamat Sebagai Presiden Terpilih
Banjir Landa Distrik Sentani, Sentani Timur dan Distrik Unurumguay di Kabupaten Jayapura, Papua
KPK Tanggapi Tudingan Rebutan Perkara dengan Kejagung Soal Pengusutan Dugaan Korupsi Kredit LPEI
Rekapitulasi Suara Pilpres 2024 Tingkat Nasional KPU, Prabowo – Gibran Berhasil Unggul di Total 36 Provinsi
Menkominto Sebut Sebanyak 1.900 Hoaks Ditakedown, Total Hoaks Terkait Terkait Pemilu Mencapai 3.235
PT Bintang Delapan Wahana Diminta Koperatif soal Kasus Pemalsuan Dokumen Izin Usaha Pertambangan
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 28 Maret 2024 - 11:37 WIB

Diberi Lukisan Tangan oleh SBY Saat Hadir Silaturahmi Demokrat; Prabowo: Saya Carikan Tempat di Istana Presiden

Rabu, 27 Maret 2024 - 10:24 WIB

Partai Gerindra Bilang Begini Soal Cawe-Cawe Presiden Jokowi dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo – Gibran

Senin, 18 Maret 2024 - 13:46 WIB

Calon Wapres Gibran Rakabuming Raka Angkat Bicara Soal Peluangnya Menjadi Ketua Umum Partai Golkar

Sabtu, 9 Maret 2024 - 11:22 WIB

Siapa Calon Gubernur Pilihan Anda? Daftar Provinsi yang Gelar Pilkada Serentak pada 27 November 2024

Kamis, 7 Maret 2024 - 08:30 WIB

Termasuk Sudaryono, Sejumlah Tokoh Muda Bakal Ramaikan Bursa Calon Gubernur Jawa Tengah

Rabu, 6 Maret 2024 - 15:08 WIB

Prabowo Subianto Ungkap Rasa Bangganya terhadap Demokrasi Indonesia, Pemilu 2024 Berjalan dengan Baik

Senin, 4 Maret 2024 - 14:21 WIB

Program Makan Siang Prabowo Serupa dengan Ajaran Nabi Ibrahim, Begini Penjelasan Gus Miftah

Sabtu, 2 Maret 2024 - 15:04 WIB

Sudaryono Dapat Dukungan dari Ribuan Petani dan Nelayan untuk Maju pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah

Berita Terbaru